Hong Kong Ajukan RUU Lisensi untuk Broker dan Kustodian Kripto. Bank Juga Wajib Terdaftar di SFC

Pemerintah Hong Kong memuat RUU yang mewajibkan penyedia jasa dealing, nasihat, manajemen aset, dan kustodian kripto berlisensi atau terdaftar di SFC, termasuk bank. Pembacaan pertama 2 Desember; tanggal berlaku dan masa transisi belum disebut.

Share
Hong Kong Ajukan RUU Lisensi untuk Broker dan Kustodian Kripto. Bank Juga Wajib Terdaftar di SFC
Logo Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong. Sumber: SFC Hong Kong (diakses 21 November 2026).

Pemerintah Hong Kong mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan broker, penasihat investasi, manajer aset, dan kustodian kripto mengantongi lisensi atau terdaftar di Securities and Futures Commission (SFC). Bank dan penerbit dompet elektronik yang diawasi Hong Kong Monetary Authority (HKMA) juga harus mendaftar ke SFC jika ingin menawarkan layanan aset virtual apa pun.

Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 itu dimuat di lembaran resmi pemerintah pada Jumat (20/11/2026), menurut siaran pers yang terbit pukul 17.15 waktu Hong Kong atau 16.15 WIB. RUU itu dijadwalkan masuk Legislative Council (LegCo) untuk pembacaan pertama pada 2 Desember. Sampai disahkan, belum ada kewajiban baru yang berlaku.

Empat Layanan yang Selama Ini di Luar Rezim

RUU tersebut mengubah Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615), aturan yang sejak Juni 2023 menjadi dasar lisensi platform perdagangan aset virtual. Kini cakupannya diperluas ke empat jenis usaha: perdagangan atau dealing, nasihat investasi, manajemen aset, dan kustodian. Siapa pun yang menjalankan bisnis itu di Hong Kong harus lolos uji fit and proper, yakni pemeriksaan integritas dan kompetensi yang sama dengan yang dikenakan pada perusahaan keuangan berlisensi, serta tunduk pada aturan lain dari regulator.

Rezim itu sengaja disalin dari pasar saham. Menurut kesimpulan konsultasi yang diterbitkan Financial Services and the Treasury Bureau (FSTB) dan SFC pada 24 Desember 2025, lisensi dealing kripto akan mengikuti kategori Type 1 (perdagangan efek) dalam Securities and Futures Ordinance. Lisensi kustodian dibuat lebih sempit, berfokus pada risiko penyimpanan kunci privat milik klien, yang oleh pemerintah disebut sebagai inti risiko kustodi. Kustodian adalah pihak yang benar-benar memegang koin investor; jika kunci privatnya bocor, asetnya bisa raib tanpa jalan kembali.

Nasihat dan manajemen aset semula hendak digabung ke rezim dealing. Masukan publik membuat keduanya dipisah. Konsultasi lanjutan dibuka pada 24 Desember 2025 sampai 23 Januari 2026, dan pada 26 Mei 2026 FSTB dan SFC mengumumkan kedua rezim itu akan mengikuti Type 4 (nasihat efek) dan Type 9 (manajemen aset). Konsultasi pertama, yang berlangsung Juni hingga Agustus 2025, menerima 101 tanggapan untuk dealing dan 93 untuk kustodian; konsultasi lanjutan menerima 51 tanggapan.

Menteri Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Christopher Hui, dalam siaran pers Jumat, mengutip Rencana Lima Tahun pertama Hong Kong yang menargetkan rezim regulasi aset digital "terdepan di dunia" dengan prinsip "aktivitas sama, risiko sama, regulasi sama". Ia menyebut RUU ini "langkah kunci" menuju target itu. Kepala Eksekutif SFC Julia Leung menyebut usulan itu "tonggak penting dalam melengkapi kerangka regulasi aset virtual Hong Kong".

Bank Juga Harus Mendaftar

Bagian yang paling mudah terlewat menyangkut bank. Lembaga yang sudah diawasi HKMA, termasuk pemegang lisensi stored value facility seperti dompet elektronik, tetap harus terdaftar di SFC sebelum menawarkan layanan aset virtual. RUU itu memberi SFC dan HKMA kewenangan untuk menjalankan rezim bersama, tetapi siaran pers tidak menjelaskan bagaimana pembagian pengawasan harian di antara keduanya.

Lapisan itu menambah daftar yang sudah panjang. Menurut ringkasan Sekretariat LegCo bertanggal 28 Mei 2026, ada 13 operator platform perdagangan yang sudah berlisensi penuh dari SFC per akhir Mei 2026. Stablecoins Ordinance berlaku sejak 1 Agustus 2025, dan pada 10 April 2026 HKMA memberikan lisensi penerbit stablecoin kepada dua perusahaan. Dengan RUU baru, kata Hui, kerangka regulasi Hong Kong akan menjangkau "simpul-simpul utama" aktivitas pasar aset digital.

Yang belum ada adalah jadwalnya. Siaran pers 20 November tidak menyebut tanggal mulai berlaku, masa transisi bagi perusahaan yang sudah beroperasi, maupun besaran biaya lisensi. Dalam rapat panel keuangan LegCo, pemerintah menyebut SFC sejak Desember 2025 sangat menganjurkan perusahaan berlisensi memiliki sedikitnya dua responsible officer yang lulus ujian sertifikasi profesional aset virtual, dan berjanji akan berkonsultasi lagi soal persyaratan teknis rezim baru.

Apa Artinya di Luar Hong Kong

Bagi perusahaan kripto regional, termasuk yang melayani investor Asia Tenggara dari Hong Kong, RUU ini menutup celah antara bursa berlisensi dan perusahaan perantara di sekelilingnya: meja OTC, penasihat, pengelola dana, dan penyimpan aset. Di Indonesia, pengawasan aset kripto sudah berpindah dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan sejak Januari 2025, sehingga arah keduanya serupa, yakni memperlakukan kripto seperti produk keuangan, meskipun detail aturannya berbeda.

RUU ini juga masih bisa berubah. Pembacaan pertama pada 2 Desember hanya memperkenalkannya secara resmi; pembahasan pasal per pasal biasanya berlangsung di komite RUU sebelum pembacaan kedua dan ketiga. Sambil menunggu, SFC sejak Mei sudah meminta penyedia jasa nasihat dan manajemen aset kripto, yang sudah beroperasi maupun yang baru berencana, untuk memulai diskusi pra-aplikasi lebih awal.

Catatan/Referensi

  • Pemerintah Hong Kong (info.gov.hk), "Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 gazetted", 20 Nov 2026 pukul 17.15 HKT: empat layanan baru (dealing, nasihat, manajemen, kustodian), amendemen Cap. 615, kewajiban lisensi atau registrasi SFC, uji fit and proper, bank dan pemegang lisensi SVF wajib terdaftar, kutipan Christopher Hui dan Julia Leung, pembacaan pertama 2 Desember. https://www.info.gov.hk/gia/general/202611/20/P2026112000582.htm
  • FSTB dan SFC, "FSTB and SFC publish consultation conclusions on legislative proposals for regulating virtual asset dealing and custodian services", 24 Des 2025: 101 dan 93 tanggapan, dealing selaras Type 1, kustodian fokus pada kunci privat, konsultasi lanjutan nasihat dan manajemen sampai 23 Januari 2026. https://www.info.gov.hk/gia/general/202512/24/P2025122400265.htm
  • SFC, "FSTB and SFC conclude consultations on virtual asset advisory and management regimes", 26 Mei 2026: selaras Type 4 dan Type 9, 51 tanggapan, target RUU masuk LegCo pada 2026, imbauan diskusi pra-aplikasi. https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=26PR75
  • Sekretariat LegCo, "Background brief on the proposed regulatory regime for providers of virtual asset dealing, custodian, advisory and management services", LC Paper CB(1)530/2026(07), 28 Mei 2026: 13 operator VATP berlisensi per akhir Mei 2026, Stablecoins Ordinance berlaku 1 Agustus 2025, lisensi penerbit stablecoin untuk dua perusahaan pada 10 April 2026, anjuran dua responsible officer lulus CVAP. https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/panels/fa/papers/fa20260601cb1-530-7-e.pdf
  • CoinDesk, Olivier Acuna, "Hong Kong moves to extend crypto licensing rules to brokers, advisers and custodians", 20 Nov 2026: konteks liputan, RUU belum menjadi undang-undang. https://www.coindesk.com/policy/2026/11/20/hong-kong-moves-to-extend-crypto-licensing-rules-to-brokers-advisers-and-custodians

Read more